Wapres Mundur: Persoalan Komitmen, Regulasi dan Lamanya Penggantian


Nuansa Online - Wisudanya Hilmi Prilliadi pada periode II tahun ajaran 2018/2019 (2/2), menjadi kabar yang kurang sedap di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Hal tersebut menyangkut pada status Hilmi yang menjabat sebagai Wakil Presiden  Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhadiyah Yogyakarta (BEM KM UMY) Kabinet Berkemajuan. Atas wisudanya tersebut menjadi tanda bahwa status kemahasiswaan di UMY sudah tidak berlaku lagi bagi Hilmi. Hal tersebut mengharuskan Hilmi Prilliadi untuk melepaskan jababatanya sebagai  wakil presiden BEM KM UMY. Keputusan Hilmi untuk wisuda sebelum berakhirnya masa jabatanya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan mahasiswa UMY terkait mengapa yang bersangkutan memilih untuk wisuda dan melepas masa jabatanya sebelum waktunya.

Hilmi menyampaikan bahwa mudurnya ia dari jabatanya sebagai wapresma bukan keputusan yang mudah dan sudah dipikirkan degan matang sejak desember 2018.

Keputusan untuk melepas jabatan sebagai wapres memang awalnya sangat berat hal ini sudah dibicarakan degan rektorat dan jajaranya beserta  presiden mahasiwa dan kabinet.“ Jelas Hilmi saat ditemui Nuansa.

Secara prosedural Hilmi sudah melaksanakan syarat-syarat pengunduran diri seperti membuat suarat pengunduran diri dan memberikan nama calon kandidat yang akan menggantikanya sebagai wapresma. Keputusan untuk melepas posisi wapres dilakukan Hilmi untuk meyelsaikan tugas akademiknya sebagai mahasiwa dan melanjutkan pendidikan ketahap selanjutnya agar dapat memberi manfaat yang lebih basar terhadap kampus.

“Ada opportunity cost  yang harus di ambil ada yang harus dilepaskan untuk mendapatkan peluang yang lain. Saya melihat dengan melepaskan jabatan wapres ada peluang untuk menjadi lebih bermanfaat dalam sekala yang lebih besar saya akan melajuntkan studi dan kembali mengabdi menjadi tenaga pengajar di kampus jika ada kesempatan” jelas Hilmi.

Keputusan Hilmi untuk megakhiri masa jabatanya sebagai wapres  mendapat respon yang beragam. Syauqi Mudzhofar selaku Presiden Partai Jasmerah yang juga merupakan kandidat Presiden Mahasiswa pada Pemilihan Raya sebelumnya mengaku kecewa dan menyayangkan keputusan Hilmi yang melepas jabatanya  sebelum waktunya.

“Sebagai wapres dia pasti punya catatan tersendiri kenapa dia bisa mundur menjadi wapres. Secara pribadi memang saya tidak bisa menyalahkan. Tentunya saya menyangkan keputusan wapres yang melanggar komitmenya dahulu saat debat calon presiden dan wakil presiden dulu.”  Tutur Syauqi Mudzofar.

Mengkritisi lamanya proses penggantian wapres, Syauqi berharap hal tersebut dilakukan secara cepat. “Saya hanya menyayangkan saja peroses pergantianya itu, lama maksudnya harusnya, jangan terlalu lama mencari pengganti. PIP (red: Partai Islam Progresif) memiliki bayak kader harusnya bisa lebih cepat.” Ungkap Syauqi.

Meskipun sudah resmi mengundurkan diri sebagai wapres sejak Februari 2019 beberapa mahasiwa UMY yang belum mengetahui pengunduran diri wapres tersebut. Berbagai komentar terlontar dari mahasiwa terkait pengunduran diri wapres.

Secara pribadi saya belum tau si jika wapres mengundurkan diri.Ungkap Ayu mahasiwa Ilmu Hubungan Internasional.

Hal yang sama juga dituturkan oleh mahasiwa yang lain. “Jujur saja saya baru tau jika wapresma mengundurkan diri.. Jujur kecewa, seharusnya ketika seseorang diberikan amanah seharusnya dilaksanakan degan tuntas, walupun dalam kasus ini alasan wisuda masih dapat diterima “ ungkap Miqdad mahasiwa Ilmu Pemerintahan.

Menanggapi kekosongan kursi wapresma, Dewan Perwakilan Mahasiwa (DPM) UMY menyatakan secara prosedural  belum diatur dalam undang-undang AD/ART BEM KM  terkait pengunduran diri sebagai anggota dengan alasan sudah yudisum. Setelah ada kasus seperti itu, DPM di periode ini akan segera mengadakan rapat paripurna untuk membahas pembuatan undang-undang mengenai pengunduran diri. Dalam Undang-undang yang masih direncanakan tersebut  Sebelum menjabat para calon akan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak yudisium dahulu  atau atas alasan apapun sebelum masa jabatan berakhir. Untuk pengangkatan wakil presiden pengganti akan diadakan sidang istimewa yang dihadiri presiden mahasiswa, kabinet, dan DPM yang berjumlah 50 ditambah 1 orang di dalam forum.

 “Memang pengunduran wakil presiden sebelum masa jabatanya berakhir adalah fenomena baru yang belum diatur didalam undang-undang sejak 2003. Maka dari itu dari DPM akan membuat aturan jangka panjang agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini “ Jelas Rammadhany ketua DPM KM UMY.

DPM juga merekomendasikan kepada BEM KM untuk membuat kode etik tentang pengunduran diri , sehingga ketika ada menteri-menteri yang yang sudah yudisium otomatis harus  mengundurkan diri dari keanggotaan dalam kabinet. (Elv, Frs)

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 comments:

  1. Typonya diperbaiki. Terimakasih selalu memberi informasi seputar kampus. Terimakasih sudah netral dan tidak memihak manapun.

    BalasHapus