Jogja Darurat Sampah: Peliknya Sampah dan Setengah Hati Pemerintah

Nuansa Online - Beberapa hari sebelumnya, masyarakat Jogja dihebohkan dengan muculnya tumpukan sampah di beberapa sudut kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten  Sleman. Usut dari permasalah tersebut akibat ditutupnya akses mobil sampah menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul. Hal tersebut dilakukan oleh warga Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul pada Ahad, (24/3) karena akses infrastruktur jalan yang sangat tidak layak dan kondisi TPST Piyungan yang sudah melebihi kapasitas.

Diisukan bahwasanya masyarakat Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul akan menggelar demonstrasi mengenai permasalahan yang ada di TPST Piyungan. Menjawab isu tersebut, Maryono sebagai juru bicara masyarakat sekita TPST Piyungan dan Ketua Komunitas Pemulung Mardiko mengklarifikasi datangnya isu saat Diskusi Rutin Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Pusat (MPM PP) Muhammadiyah (5/4) di Gedung Muhammadiyah. Maryono mengungkapkan bahwa masyarakat hanya menuntut akan perbaikan akses dan kompensasi bagi masyarakat sekitar TPST tersebut.

“Kalau TPST Piyungan itu kalau dibuangi sampah di dua Kabupaten, satu kota diperkirakan boleh, bahkan senang sekali karena matapencaharian warga disana juga memulung. Tetapi karena akses untuk pembuangan sampah itu tidak layak, tidak kondusis, tidak bisa membuang sampah seperti dulu. Dalam artian yang dulu itu hanya untuk menampung sampah itu bisa enam sampai tujuh truck satu pembuangan, kemarin kami sampaikan di media one by one satu persatu. Satu persatu itu saja berlumpur dan berlubang, makanya jadi antrian yang panjang 1,5 KM.” Ungkap Maryono.

Menurut Kuncoro selaku Kepala Badan Pengelolaan Persampahan, ada ketimpangan antara pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Apabila kita lihat di tataran daerah dimana yang bertindak ada dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas lingkungan Hidup. Untuk TPST Piyungan dari awal pendirian berubah-ubah, yang dahulu pernah dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum yang saat ini bernama Dinas Cipta Karya,  Sekretariat Bersama (Sekber) dua Kabupaten satu Kota,  Kemudian Balai Besar, untuk saat ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Persampahan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kuncoro menambahkan perlunya juga partsisipasi masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah. Karena menurutnya permasalahan ini hampir seluruh pihak bertanggung atas penyelesaiannya. Memperjuangkan masalah sampah menurutnya harus dimulai sejak dari diri sendiri.

Permasalahan sampah memang sangat pelik. Menurutnya selama ini memang sudah banyak pihak yang telah mencari solusi akan permasalah tersebut. dan Indonesia tidak bisa disamakan dengan Jerman atau Swedia sekalipun, yang menurut masyarakat pengelolaan sampahnya sangat baik. Hal tersebut karena perbedaan budaya, iklim dan masyarakat Indonesia dan Eropa. Kuncoro mengungkapkan bahwa masalah sampah di Indonesia sudah parah khususnya masalah sampah plastik.

“Indonesia adalah penghasil sampah plastik nomor dua di dunia setelah Cina. Bagaimana banyak biota laut yang menjadi korban makan plasti, mikro plastik. Sekarang disini siapa yang setiap belanja membawa kantong sendiri tanpa meminta tas plastik di toko?” Ungkap Kuncoro.

Menurut Yuningtyas sosiolog yang juga pakar lingkungan mengungkapkan, pada dasarnya permasalahan sampah yang ada di TPST Piyungan adalah penampung sampah dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hampir sekitar 600 Ton sampah per hari yang dibuang di TPST Piyungan padahal kawasan TPST Piyungan hanya seluas 14 Hektarare dan umur rancangan TPST ini hanya sampai pada tahun 2014 saja. Menurutnya apabila sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka akan meluber dimana-mana.

Sebenarnya permasalahan sampah tidak terpecahkan dengan baik, itu karena bagaimana keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Menurut Yuningtyas, pemerintah setengah hati dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini.

“Apabila kita melihat permasalahan di TPST Piyungan untuk saat ini, itu ya pemerintah harus mau mengalokasikan anggaran, karena ini keistimewaan kan dia juga mempunyai dana yang cukup besar. Anggaran untuk apa? Ya anggaran untuk pengelolaan sampah. Jadi yang saya lihat saat ini, koordinasi antar instansi pun belom maksimal dilakukan.” Jelas Yuningtyas. (dnx)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar