Pemilu 2019: DPTb TPS Sekitar UMY Kacau

Pemegang form A5 mempertanyakann hak mereka kepada Panitia Pengawas TPS 016
Sumber foto: Dany/Nuansa

Nuansa Online - Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terjadi kekacauan. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemegang form A5 mengalami kesulitan saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 (17/4). Kesulitan tersebut dialami oleh pemegang form A5, karena diminta oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara  Pemungutan Suara) agar hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pukul 12.00.

Keputusan KPPS tersebut bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Pasal 8 Ayat 14 yang berbunyi “pemilih yang dimaksud ayat 1 (Pemilih DPTb) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Dan juga pada PKPU No 9 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU  Nomer 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Kekacauan hak pemilih bagi DPTb ini menjadi rapor merah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 2019 ini. Faktanya, sejak beberapa bulan yang lalu, KPU telah menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa di setiap kampus untuk mensosialisasikan pengurusan form A5 bagi mahasiswa perantau agar tetap ikut serta dalam Pemilihan Umum 2019 ini.  KPU Bantul juga telah menyelenggarakan sosialisasi DPTb kepada PPS se-Kabupaten Bantul. Ini menandakan bahwa PPS harusnya sudah dapat mengantisipasi adanya pemilih tambahan.

Di hari pelaksanaan justru sebaliknya. Hampir di setiap TPS hanya menyediakan surat suara berdasarkan DPT dan 2% dari DPT. Sehingga yang terjadi KPPS mengubah kebijakan yang bertentangan dengan PKPU Pasal 8 tersebut. Bahkan kebijakan tersebut disetujui oleh Panitia Pengawas, Panitia Pemelihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara setempat.

Ramadhani, mahasiswi Farmasi UMY menyesalkan hal tersebut karena ketidakpastian akan hak pilihnya terpenuhi. “Ya tadi sempet ada kendala juga sih masalah dari yang A5 itu, kita belum bisa masuk dulu karena keterbatasan surat suara. Nah ada kendala disitu tadi. Dari mahasiswa ada yang menanyakan tadi TPS-nya tapi emang setelah jam 12.00.” jelas Ramadhani kepada Nuansa.

“Dalam prinsip saya me-monitoring di Kabupaten Bantul, nyaris sama. Piyungan, Sewon, Banguntapan, Pajangan dan Kasihan yang memiliki DPTb yang melebihi DPT. Jadi penumpukan di beberapa titik. Yang memang kelebihan jumlah surat suara tidak mencukupi, dikarenakan jumlah surat suara yang ada di TPS, jumlahnya sesuai DPT plus 2% dari DPT.” Terang Mestri Widodo selaku Kepala Divisi Hukum KPU Bantul kepada Nuansa.

Dari data yang dilansir oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melalui laman kisp-i.org permasalahan DPTb di Tamantirto, Kasihan, Bantul terjadi di TPS 001, 002, 003, 006, 010, 014, 016, 017, 020, 042, 048, 053 dan 070. Di luar data tersebut dimungkinkan terjadi hal serupa di TPS lain berdsarkan keterangan Mestri Widodo.

Atas kekacauan yang terjadi, KISP menyatakan sikap yang diantaranya meminta KPU DIY dan KPU Kabupaten Bantul untuk menjelaskan ke publik bahwa terdapat TPS di DIY tidak menjalankan aturan PKPU No 3 Tahun 2019 pasal 8 ayat 14; mendorong bawaslu DIY untuk tegas dalam mengawasi Hak memilih warga negara, karena setiap warga negara yang sesuai syarat pemilih harus di lindungi hak nya; dan mengajak seluruh Warga Negara Indonesia untuk ikut serta mengawasi jalannya proses perhitungan dan rekapitulasi surat suara. (dnx, ska)

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar