Menghindari Aklamasi, Pemira Perpanjang Durasi

Sumber : cdn2.tstatic.net

Nuansa Online - Diperpanjangnya pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang awalnya ditutup tanggal 20 September 2019 menjadi 29 September 2019 cukup menuai berbagai tanggapan khususnya dari partai yang ikut serta
pada tahun ini maupun pada tahun kemarin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemira (pemilihan umum raya) UMY yang dilaksanakan setiap tahunnya diwarnai dengan berbagai polemik dari berbagai pihak, mulai dari mahasiswa sebagai pihak yang nantinya akan merasakan kepemimpinan untuk periode berikutnya sampai para politikus kampus yang akan memegang tahta jabatan paling tinggi di lingkungannya.

“Saya tentu turut mengapresiasi dan senang dengan perpanjangan ini karena KPU telah membuka kesempatan yang luas bagi para mahasiswa untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa atau ketua BEM nantinya. Karena Keluarga Mahasiswa UMY (KM UMY) dalam hal ini BEM adalah milik mahasiswa maka siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin,” ungkap M. Iqbal Khatami selaku calon presiden dari Partai Islam Progresif (PIP).

Iqbal juga berharap dengan adanya perpanjangan ini bisa memunculkan calon lain sehingga pencoblosan bisa dilakukan karena sudah tidak calon tunggal. Jika memang calon tunggal, merujuk pada UU maka calon tunggal langsung ditetapkan secara aklamasi. Ia merasa hal ini kurang baik bagi pendidikan politik dan pembelajaran terkait demokrasi kampus untuk mahasiswa sehingga KPU harus antisipatif terhadap hal ini.

Di sisi lain, aklamasi juga akan merugikan sejumlah pihak yang tidak setuju dengan hasilnya, jika tidak sesuai dengan kehendak hati pihak tersebut. Karena pemilihan tidak didasari dengan asas kekeluargaan, pemimpin yang terpilih akan cenderung otoriter dan kurang memperhatikan saran maupun kritik anggota dalam memutuskan kebijakan. Aklamasi juga berakibat pada tingginya resistensi para mahasiswa atas kebijakan politik atau aktivitas pemimpin yang nantinya akan memimpin. Oleh karena itu, seharusnya pergantian pemimpin dilakukan melalui proses politik yang damai dan demokratis.

Anggota dari Partai Jas Merah (PJM) yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemira tahun lalu dengan inisial CJ juga menambahkan bahwa perpanjangan masa pendaftaran ini merupakan ketakutan KPU dari ketidakberhasilannya dalam menyelenggarakan pemira. Seharusnya, KPU lebi tegas mengenai batas waktu pengumpulan berkas. Apabila pendaftar hanya satu pasangan calon (paslon) maka pemira harus dilaksanakan dengan paslon tunggal. Ia juga menyinggungg bagaimana kinerja KPU pada pemira sebelumnya yang masih kurang.

“Ditetapkannya presiden mahasiswa dan wakilnya secara aklamasi, tentu memiliki dampak yang baik ataupun buruk bagi perpolitikan di kampus. Apabila hal itu terjadi, diharapkan kejadian tersebut menjadi tamparan bagi KPU dan khususnya pihak kampus sendiri, bagaimana mereka mampu menciptakan pemira yg sehat dan mampu menciptakan pendidikan politik bagi mahasiswa,” ujar CJ.

KPU diharapkan bisa lebih tegas mengenai batas waktu ditutupnya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mahasiswa agar kedepannya mereka bisa menilai keseriusan para pendaftar dalam pemilihan umum raya sehingga menciptakan pemimpin yang siap dan bertanggung jawab nantinya. (AF/MZ)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar