Paslon Tunggal Menghambat Jalannya Pemira 2019

Sumber : Merdeka.com

Nuansa Online - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan kembali mengadakan pemilihan umum raya (pemira) yang merupakan salah satu implementasi demokrasi di ruang lingkup kampus dimana semua mahasiswa di kampus tersebut dapat berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Tujuan dari pemira sendiri adalah untuk menentukan Presiden Mahasiswa (Presma), anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada masing-masing fakultas. Untuk menentukan siapa yang dapat menduduki posisi tersebut, para peserta yang ingin mencalonkan diri hanya bisa diajukan oleh partai yang telah terbentuk di kampus tersebut, begitu pula di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun ini mengalami sedikit kemunduran dalam jadwal pelaksanaan pemira, dimana pemira yang seharusnya dilaksanakan pada 30 September 2019 diundur menjadi tanggal 8 Oktober 2019.

Satu-satunya alasan diundurnya jadwal pelaksanaan pemira tahun ini adalah dikarenakan hanya ada satu partai yang mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Hal ini menyebabkan pihak pelaksana yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang durasi pendaftaran calon presiden mahasiswa sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku yaitu selama tujuh hari.

Riki Saputra selaku Ketua Umum KPU UMY mengatakan bahwa berjalannya KPU sesuai dengan regulasi undang-undang.  Undang-undang itu sendiri menyatakan bahwa ketika ada calon pasangan tunggal, maka pendaftaran untuk calon presiden dan wakil presiden diperpanjang selama tujuh hari.

Dalam wawancara di Gedung Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 26 September lalu, Riki menjelaskan bahwa jika selama tujuh hari masih tidak ada partai yang mencalonkan anggotanya, maka KPU sendiri yang menafsirkan apakah  akan langsung menetapkan calon presiden dan wakil presiden dengan memberlakukan mekanisme setuju dan tidak setuju atau menggunakan cara lain.

Riki mengatakan bahwa permasalahan ini perlu untuk dikaji ulang dari segi normatif dan bahasanya karena penyelenggara KPU sendiri tidak bisa menafsirkan secara konkrit lantaran banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi mengenai penafsiran tersebut. 

Reporter : Nurmatika, Natasha Dhea
Editor : Rani Nur Aini
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar