Pemira UMY 2019: Kontroversi Paslon Presma-Wapresma

Sumber : Indonesiakoran.com


Nuansa Online - Pemilihan Umum Raya (Pemira) UMY 2019 menimbulkan pertanyaan besar dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pertanyaan tersebut banyak muncul di kolom komentar media sosial Instagram Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (KPUM KM) UMY (@kpumkmumy). Penyebabnya adalah hasil keputusan KPUM KM UMY yang menetapkan calon tunggal Presiden Mahasiswa (Presma) dan Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) berdasarkan kelengkapan syarat adminstrasi.

Ditemui oleh reporter Nuansa, Ketua KPUM KM UMY Riki Saputra menjelaskan bahwa sebelummnya sudah dilakukan perpanjangan waktu pada tanggal 23 September hingga 26 September 2019. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa UMY Nomor 3 tahun 2019 pada pasal 16, namun tetap tidak ada penambahan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa.

“Dikatakan dalam undang-undang itu bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) keputusannya mutlak” Ujar Riki Saputra selaku Ketua KPUM KM UMY. Dia menambahkan bahwa melalui rapat koordinasi yang dilakukan dengan DKPP diputuskan bahwa penetapan presiden dan wakil presiden mahasiswa melalui cara aklamasi.


Sumber : Instagram KPU KM UMY

Penarikan Berkas Partai Amanat Mahasiwa                                                               
Dalam pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan PAM dan KPUM KM UMY pada sabtu (5/10), PAM secara de facto menarik berkas administrasi pendaftaran calon presma, wapresma, dan DPM. Hal tersebut disaksikan secara langsung oleh dua perwakilan KPUM KM dan reporter Nuansa yang bertempat di sekretariat KPUM KM UMY, Gedung Student Center UMY lantai dua.

“Di detik-detik terakhir kelengkapan berkas dan lain-lainya sudah terpenuhi, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita lanjutkan,” Ujar Raihan Abdul Rauf yang merupakan ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAM mengklarifikasi atas isu-isu yang beredar terkait penarikan berkas sebelum penetapan calon tunggal.

Sandy A Pristantyo selaku Dewan Penasehat Umum DPP PAM menyatakan kekecewaan terhadap keputusan yang menurutnya sepihak oleh KPUM KM UMY dan menganggap keputusan ini melanggar asa-asas berdemokrasi. Dia juga menambahkan bahwa DPP PAM tidak akan melayangkan protes terkait hal ini dikarenakan mereka menganggap DKPP adalah lembaga yang anti krtitik. Sehingga, mereka hanya akan fokus terkait pernyataan sikap resmi melalui media sosial dan konsen terhadap penyadaran demokrasi yang ada di kampus.

Reporter : Muhammad Nazmi, Larasati Putri
Editor : Sri Fatimah

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

3 comments:

  1. Gini loh, isu yang beredar itu cukup disayangkan kenapa cuman ada pemilihan DPM, tapi pres wapres nya langsung ditetapkan, harusnya lawan kotak kosong dong. Tapi GINI, YANG SAYA PAHAM INI BUKAN DARI KPU, TAPI WAKIL REKTOR YANG MINTA, HARUSNYA ADA AUDIENSI KALAU MEMANG GITU, DARIPADA CHAOS LOH MASBROO

    Dari mahasiswa tua yang sebenarnya udh gak peduli, ya tapi pye jal nek ngene.

    BalasHapus
  2. Makin lama makin aneh, miris... Ya apapun keputusannya semoga besok Ndak keos, kita yang udah tua pun mau turun juga mikir" karena bukan urusan kita lagi, tapi kok ya bener kata yang komen di atas, ameh tutup mata dan kuping tapi kok ngene, #hadeeeeehhhhh

    BalasHapus
  3. Opo kabeh lekkk

    BalasHapus