Kesepakatan Dilanggar, PKL Gondomanan Lakukan Topo Pepe

Sumber : Dokumen Nuansa

Nuansa Online - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Brigjen Katamso melakukan aksi Topo Pepe di depan Kraton Yogyakarta pada Senin (11/11). Aksi tersebut digelar atas rasa ketidakadilan yang mereka rasakan atas penggunaan Sultan Ground (SG) karena adanya sengketa tanah antara para PKL dengan seorang pengusaha bernama Eka Ariyawan yang juga menempati wilayah yang sama.

Sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2013 Ariyawan dan PKL yang diwakili oleh Sugiyadi, Sutinah dan Suwarni bertemu di Polsek Gondomanan untuk melakukan kesepakatan damai atas batas penggunaan tanah. Isi kesepakatan menjelaskan tentang tanah milik Eka Ariyawan seluas 73 meter persegi yang boleh digunakan PKL untuk berjualan di luar tanah miliknya tanpa menganggu akses jalan Ariyawan. Tapi pada tahun 2015 Ariyawan mengajukan gugatan Rp. 1,2 M kepada PKL, dalam gugatannya ada lahan seluas 28 meter persegi yang menurutnya ditempati oleh PKL dan mengganggu akses jalannya. Gugatan Eka Ariyawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ditandai surat bertanggal 21 Oktober 2019 yang meminta kelima PKL untuk mengosongkan tempat tersebut pada Selasa (12/11), jika tidak maka akan dikosongkan secara paksa.

Lahan PKL yang akan digusur
Sumber : Dokumen Nuansa

 Aksi dimulai dengan longmars dari ruas jalan antara persimpangan Jalan Ibu Ruswo dan Brigjen Katamso Gondomanan sampai di depan Keraton Yogyakarta. Kemudian dilanjut dengan aksi Topo Pepe.  Topo pepe merupakan konsep berpasrah diri seorang rakyat yang tidak mampu melawan raja.  Topo pepe merupakan aksi menjemur diri di alun-alun Keraton Yogyakarta. Ini adalah ungkapan protes khas tradisi Jawa. Yang mana pada zaman dahulu jika warga keraton memiliki persoalan yang tak terpecahkan, mereka akan melakukan topo pepe sampai mendapat palilah (petunjuk) dari Sultan Hamengku Buwono. Namun setelah kurang lebih satu jam melakukan topo pepe, tidak ada respon dari pihak Keraton. Kemudian masa aksi menuju makam Imogiri untuk memanjatkan do’a.

 “Ya kami berdo’a pada yang Maha Kuasa agar dikabulkan permintaannya,” ungkap Budiono salah satu PKL.

Suwarni salah satu PKL di lokasi tersebut mengatakan bahwa suaminya telah berjualan di sana sejak 1948 dan ia mulai berjualan dari tahun 1988. Hingga saat ini kelima PKL yaitu Budiono, Agung, Suwarni, Sugiyadi dan Sutinah masih menempati tempat tersebut dan berharap agar eksekusi pengosongan lahan tidak dilakukan.

Aksi PKL ini mengusung tuntutan sebagai berikut :
  1.  Eka Aryawan untuk taat dengan kesepakatan 13 Februari 2013 tentang batas halaman gedung dan tidak melakukan pengusiran kepada 5 PKL Gondomanan. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda). Artinya para pihak wajib menaati perjanjian yang telah disepakati\
  2. Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemberi kekancingan melalui panitikismo, ikut bertanggungjawab. Sultan harus meneguhkan janji 1988 ke almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mukti bareng warga dengan memenuhi aspirasi PKL Gondomanan menghentikan penggusuran oleh Eka Aryawan.



Reporter          : Arif Taufiqurrahman, Afifah Prabu
Editor              : Sri Fatimah





Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar