Peringati Hari HAM Internasional, AMPUH Panggil Masyarakat

Sumber : Dokumen Nuansa

Nuansa Online – Aliansi Masyarakat Peduli HAM (AMPUH) adakan aksi pada Selasa (10/12) bertempat di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi dengan tema “Lawan Pelanggar HAM : Bangun Persatuan Demokrasi Rakyat Tertindas, Hancurkan Imperialisme dan Rezim Pelanggar HAM Jokowi-Ma’ruf” ini bermaksud untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Hak Asasi Manusia. Pengangkatan tema ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional 2019.
Masa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi pergerakan dan kemanusiaan di Yogyakarta mulai berkumpul di Parkiran Abu Bakar Ali sejak pukul 12.00. Dua jam kemudian, tepat pukul 14.00 masa aksi berjalan melewati Jalan Mataram menuju Kantor Gubernur DIY. Orasi tentang kurangnya penanganan kasus Hak Asasi Manusia oleh pemerintah Indonesia kemudian disampaikan oleh perwakilan masing-masing organisasi.
Sekitar pukul 15.30 WIB, masa aksi bergerak kembali menuju Perempatan Gondomanan dan mulai memblokade jalan. Aksi sempat ricuh dengan pihak kepolisian dan saling dorong. Hal ini tak berlangsung lama, setelah suasana kondusif penyampaian orasi kembali dilakukan. Aksi kali ini ditutup dengan pembacaan tututan aksi, diantaranya sebagai berikut :
  1. Cabut seluruh undang-undang yang anti rakyat dan pro terhadap investasi.
  2. Wujudkan pendidikan gratis,ilmiah,demokratis dan mengabdi pada kepentingan rakyat.
  3. Mendukung hak menentukan nasib sendiri untuk bangsa papua dan bebaskan semua tahanan politik papua tanpa syarat termasuk surya anta tanpa syarat.
  4. Tarik TNI/polri dari tanah papua.
  5. Buka demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat papua.
  6. Hentikan operasi militer di tanah nduga dan seluruh tanah papua.
  7. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis agrarian,lingkungan,HAM dan demokrasi.
  8. Stop diskriminasi dan kekerasaan, berdasarkan orientasi seksual,identitas, gender, ekspresi gender, dan seks karakterisktik.
  9. Berikan akses dan akomodasi yang layak bagi difabel serta wujudkan pembangunan inklusi bagi difabel.
  10. Kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi rakyat.
  11. Tolak reforma agrarian palsu Jokowi dan wujudkan reforma agrarian sejati, serta bangun industialisasi nasional.
  12. Laksanakan land reform dan jalankan UUPA No. 5 tahun 1960.
  13. Hentikan pembangunan pembangkit listrik di jawa-bali serta tolak energi kotor eksploitatif.
  14. Tutup tambang
  15. Tolak proyek strategis nasional dan turunannya.
  16. Lawan perampasan ruang hidup.
  17. Sahkan RUU PKS.
  18. Miskinkan koruptor dan sita semua asset milik koruptor serta hapus grasi untuk koruptor.
  19. Lawan politik upah murah dan cabut PP 78 tahun 2015 serta wujudkan upah layak nasional sesuai kebutuhan hidup buruh.
  20. Tolak system kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan.
  21. Lawan pemberangusan serikat.
  22. Tuntankan dan adili pelaku pelanggar HAM masa lalu.
  23. Penuhi hak-hak pekerja informal (buruh gendong, PRT, pekerja rumahan, seks worker, buruh digital, buruh design grafis).
  24. Batalkan kenaikan BPJS, TDL dan bahan kebutuhan rakyat.
  25. Akses kesehatan gratis adalah hak manusia (warga negara).
  26. Lawan segala tindakan intoleransi dan kekerasan oleh ormas reaksioner.
  27. Lawan diskriminasi etnis dan agama di Jogjakarta.
  28. Tolak sulthan ground/paku alaman ground serta cabut UU keistimewaan dan audit danais oleh auditor independent.
  29. Cabut perda gepeng.

 “Tidak harus kita menjadi ahli hukum atau ahli ekonomi untuk peduli tentang ham, tapi cukup menjadi manusia untuk bisa merasakan penderitaan orang-orang,”ungkap Fathur, salah satu peserta aksi kali ini. (uje)

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar