Pemprov Kurang Tanggap, LBH Yogyakarta Inisiasi Posko Pengaduan Covid-19

Sumber: LBH Yogyakarta


Nuansa Online – Adanya perbedaan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kasus Covid 19 mengundang berbagai macam polemik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, sebagai salah satu kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dampak dari kasus Covid-19 ini menginisiasi berdirinya “Posko Pengaduan Covid-19. Launching posko ini dilaksanakan pada Selasa (21/04) secara online melalui aplikasi Zoom dan terbuka untuk umum. Dalam lauching ini, pihak LBH mengajak berbagai elemen masyarakat seperti dari komunitas Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), paralegal, dan individu untuk menjadi panelis yang akan menyampaikan urgensi terbentuknya “Posko Pengaduan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat terdampak serta untuk merespon kelambananan dan ketidaksiapan Pemerintah provinsi (Pemprov) DIY dalam menghadapi kasus Covid-19, menjadi alasan utama LBH DIY menginisiasi terbentuk Posko Pengaduan Covid-19. Nur Rohman perwakilan LBH DIY menjelaskan kelambanan dan ketidaksiapan Pemprov DIY dapat dilihat dari tidak adanya instruksi yang jelas dan seolah terlihat adem-ayem. Padahal dampak Covid-19 sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta sendiri.

Selain itu, Pemprov DIY juga tidak siap dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (ADP) yang memadai. Koordinasi yang buruk antara satu instansi dengan instansi yang lain dan minimnya peran pemerintah dalam menyediakan media pemberdayaan terhadap masyarakat miskin menjadi bukti ketidaksiapan lainnya.

Hal ini berimbas kepada terganggunya sendi-sendi perekonomian yang menyebabkan para tenaga kerja lapisan paling bawah seperti buruh, outsourcing, juga para perkerja harian kesulitan untuk ikut berpartisipasi dalam upayan pembasmian Covid-19. Masyarakat marginal kota menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan dari ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Mereka kehilangan sumber pendapatan tanpa ada jaminan dari pemerintah. Sebagian terkena PHK tanpa adanya gaji ataupun pesangon.

Untuk melindungi hak atas kesehatan dan hak perkerja serta mencegah adanya perlakuan lepas tangan pemerintah, LBH DIY dan berbagai kelompok masyarakat DIY yang peduli terhadap dampak kasus Covid-19 bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil DIY Basmi Covid-19 dan membuka Pos Pengaduan untuk Hak Kesehatan dan Hak atas Perkerjaan dampak Covid-19.

“Posko pengaduan ini dapat menjadi tempat mengadu masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tidak tau harus megadu kepada siapa,” ungkap Nur Rohman.

Dalam pelaksanaanya masyarakat terdampak Covid-19 dapat menghubungi LBH Yogyakarta ataupun menghubungi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII melalui ataupun langsung mendatangi kantor-kantor tersebut.

“Harapanya kawan-kawan komunitas, paralegal, dan masing-masing individu menjadi garda terdepan, menjadi sumber infromasi yang menginformasikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 akan adanya Posko Pengaduan Dampak Covid 19 kepada masyarakat,” ungkap Julian salah satu narasumber.

Tak hanya itu para pekerja, beberapa penelis seperti ibu rumah tangga, perwakilan Komunitas Wariya, hingga perwakilan GSBI menyempaikan betapa merugikan dan menyengsarakannya dampak Covid-19 bagi kehidupan mereka ditambah kebijakan pemerintah daerah yang tidak jelas dan tidak efisien semakin mempersulit mereka untuk berpartisipasi dalam upaya membasmi Covid-19.

Reporter: Siti Nurlaeli Lutviani Murni
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar