MayDay 2020: Bersuara Mati Tak Bersuara Mati

Sumber: https://m.ayojakarta.com/


Nuansa Online
- Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk para buruh. Bayang-bayang Omnibus Law menghantui mereka. Ditambah dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) yang melumpuhkan ekonomi indonesia hingga menyebabkan 2 juta pekerja mengalami PHK. Seharusnya peringatan hari buruh tahun ini menjadi momen perlawanan buruh untuk menolak RUU Omnibus Law. Namun karena adanya pandemi Covid-19 ini mereka tidak bisa turun aksi. Bak buah simalakama jika mereka tak turun aksi dan tidak dapat menyampaikan aspirasi maka RUU Omnibus Law akan disahkan. Di sisi lain jika mereka turun aksi untuk menyuarakan mereka diintai oleh bayang-bayang penularan virus corona. Bersuara mati tak bersuara mati.

Unjuk Rasa Online

Tidak bisa turun ke jalan bukan berarti tidak berjuang. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memperingati hari buruh dengan aksi virtual dan bhakti sosial.

KSPI melakukan aksi virtual kampanye di media sosial dengan mengusung tiga isu utama hari buruh. Ketiga isu tersebut adalah tolak omnibus law, stop PHK dan liburkan buruh dengan upah dan THR secara penuh. Hashag #MayDay2020 trending di twitter dengan mencapai 60 ribu tweet. Di Facebook dan instagram sendiri aksi virtual memperingati hari buruh cukup ramai.       
    
Sebuah solusi yang tepat, mengingat pengakses media sosial begitu besar dan agaknya melonjak dengan adanya pandemi menjadikan kampanye virtual sebagai langkah yang tepat dalam memperingati hari buruh tahun ini.

Corona Dan PHK

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Terdapat 1.304.777 pekerja yang dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai angka 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Tentu ini adalah fenomena gunung es, data yang tidak tersampaikan pasti lebih banyak dari pada yang tersampaikan. Sektor wisata yang ditutup mengakibatkan tutupnya lahan pencahariaan bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor wisata. Pun juga dengan banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjalankan bisnisnya di sekitar perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan kampus yang meniadakan kuliah offline menyebabkan UMKM di sekitar kampus tersebut merugi karena tidak ada pelanggan.

Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah dalam sebuah siaran pers pada Kamis (23/04) sebagaimana dikutip dari Detik.com menuturkan, “Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM," ujarnya.

Nasib orang yang terkena PHK tentu perlu kita perhatikan, mengingat sedang adanya virus corona dimana pekerjaan sangat susah didapatkan dan keadaan ekonomi masyarakat yang lemah. Berbeda dengan kondisi krisis ekonomi tahun 1998, walaupun ekonomi indonesia sedang sangat lemah. Namun ekonomi kerakyatan masih bisa berjalan dengan lancar, rakyat masih bisa memproduksi dan mendistribusikan sehingga ekonomi tidak hancur sepenuhnya. Namun kondisi pandemi saat ini mengakibatkan masyrakat sulit untuk menerapkan ekonomi kerakyatan mengingat rakyat dihantui oleh bayang-bayang kematian akibat virus yang mengintai dan tidak banyak yang berani bekerja. Pun lapangan kerja sangatlah langka pada saat ini.

Permasalah PHK ini agaknya perlu kita cermati baik-baik, apakah memang perusahaan benar-benar merugi dan hanya dengan memecat karyawan yang menjadi salah satu solusinya atau hanya menjadikan alasan pandemi untuk memecat karyawan. Perlu adanya audit perusahaan oleh akuntan publik untuk mengetahui kebenarannya.

Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah sebagai instrumen yang bertanggung jawab atas rakyat tentu harus mengambil tindakan dalam menangani krisis di tengah pandemi ini. Sebuah kebijakan yang tepat untuk menyejahterakan kaum buruh dan rakyat. Jika memang perusahaan melakukan PHK karyawan karena perusahaan merugi akibat pandemi, maka saat pandemi berakhir dan ekonomi sudah membaik pemerintah wajib memerintahkan semua perusahaan yang melakukan PHK karyawan untuk menarik mereka kembali bekerja tanpa melamar lagi. Pemerintah juga harus membantu buruh, terutama yang terkena PHK bukan malah membantu bisnis staff khusus millenialnya.

Selain pemerintah yang mengambil bagian dalam menangani krisis kita juga harus mengambil bagian dalam hal ini. Saling membantu kerabat, tetangga maupun siapa saja yang membutuhkan. Influencer dapat mencontohkan hal-hal baik dengan menderma serta mengajak penggemarnya untuk melakukannya. Kesadaran orang-orang kaya untuk membantu yang miskin dan yang masih sanggup bertahan untuk membantu yang sedang lemah bisa menjadikan indonesia sekali lagi bisa melewati sebuah krisis. Dengan budaya gotong-royong dan saling membantu tentu kita sangat optimis indonesia bisa melewati krisis ini.

Umar Al Jufri
Anggota LPPM Nuansa UMY

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar