Pilkada di Tengah Pandemi, Begini Respon Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)

 

Sumber: beritasatu.com
 

Nuansa Online - Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 2 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang, menimbulkan kekhawatiran dan keraguan Lembaga Medical Emergency Rescue Committee (MER-C). Pihaknya melalui Zoom Meeting, mengadakan Konferensi Pers dengan mengusung tema “Pilpres Tanpa Pandemi Renggut 700 Lebih Nyawa, Pilkada di Tengah Pandemi?” pada Rabu (30/9).

 

Melalui Konferensi Pers, MER-C menilai bahwa keputusan terkait penyelenggaraan pilkada 2020 dirasa diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19. Apakah atas dasar kewenangan KPU yang menjadikan Perpu sebagai dasar hukumnya atau malah dari instansi lain seperti Kementerian Kesehatan yang justru memiliki kewenangan. Pasalnya, pengambilan keputusan yang tidak jelas akan menimbulkan resiko yang begitu tinggi. Di satu sisi menjadikannya kejahatan kemanusiaan akibat korban yang berjatuhan. Namun di sisi lain menyebabkan kegagalan demokrasi di Indonesia.

 

Selain itu, MER-C menyoroti pilkada 2020 yang akan melibatkan 600 ribu TPS, berpotensi menjadi klaster kenaikan COVID di seluruh Indonesia. Potensi pertama berupa terjadinya klaster baru pada TPS. Pada potensi kedua bisa diperburuk dengan kesiapan penanganan kegawat-daruratan yang menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut berkaca dari kasus Pilpres 2019 yang menimbulkan angka kematian lebih dari 800 KPPS menjadi gambaran dari sistem kegawat-daruratan di Indonesia yang belum optimal. Padahal COVID-19 belum melanda. 

 

Sebagaimana yang disampaikan dr. Sarbini Abdul Murad, selaku Ketua Presidium MER-C bahwa keputusan penyelenggaraan pilkada 2020 dengan mengabaikan resiko kemanusiaan, bukan tidak mungkin jika banyak korban yang berjatuhan. Kemungkinan yang akan terjadi nantinya COVID-19 dapat menginfeksi beberapa calon kepala daerah, ketua KPU, dan juga petinggi lainnya. 

 

Pemberian lampu hijau pada pilkada 2020 ini memang mencengangkan, belum lagi jika dilihat dari penundaan pilkada sebelumnya yang hanya berjarak beberapa bulan saja. Apabila tetap diselenggarakan, MER-C khawatir pengabaian nyawa manusia pada pilkada 2020 justru menjadi bencana kedua dari COVID-19 itu sendiri dan tentu saja akan menambah catatan hitam bagi KPU yang harus dipertanggung-jawabkan di kemudian hari.

 

“MER-C sebagai lembaga yang menangani di bidang bencana, melihat beberapa hal, yang utama, yaitu mengingat kondisi saat ini tetapi masih tetap dilakukan pilkada tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat secara hukum, bagaimana protokol-protokol kesehatan yang dilakukan dalam setiap tahapan pilkada, maka bukan tidak mungkin bahwa pilkada tahun ini akan menjadi bencana kedua setelah bencana COVID-19 itu sendiri,” ungkap dr. Arief Rachman, Sp.Rad selaku Presidium MER-C dalam konferensi tersebut.

 

Reporter : Vinny Aleandra Larasati dan Ira Wijayanti

Editor : Naila Salma Nurkhalida

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar