PEMIRA UMY 2020 Kembali Diundur, KPU-KM Dirasa Tidak Siap

 

Sumber: muslim.or.id

Nuansa Online -  Rangkaian agenda Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PEMIRA UMY) kembali diundur. Hal ini diumumkan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa (KPU-KM) melalui akun Instagram pada Senin (02/11). Mundurnya time-line tersebut disebabkan karena adanya aduan terkait pelanggaran serta kejanggalan dalam pelaksanaan PEMIRA UMY 2020 yang berimbas dengan penegasan kembali Undang Undang PEMIRA dan juga diterbitkannya surat keputusan Badan Pengawas Pemilu Mahasiswa (BAWASLU).

Sebelumnya pada Jum’at (30/10) digelar pertemuan antara pihak KPU-KM, BAWASLU dan peserta PEMIRA yakni partai PIP, PKM dan PAM. Pertemuan ini merupakan sebuah ruang penyampaian aspirasi terhadap KPU-KM dan BAWASLU sebagai penyelenggara PEMIRA 2020. Dalam kesempatan tersebut pihak partai menyampaikan beberapa keresahannya, antara lain;

Pertama, kelanjutan arah kotak kosong Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi hasil dari serangkaian proses syarat baik administrasi maupun teknis dalam kontestasi PEMIRA 2020 masih belum jelas. Kedua, adanya kejanggalan Dewan Kehormatan Penyelenggara PEMIRA KM-UMY, (DKPP-KM UMY), dimana mereka terkesan menurut kepada KPU-KM dan BAWASLU. Lagi-lagi pihak KPU-KM menyebutkan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Badan Pengawas Pemilu Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UU ini jika ditelisik lebih lanjut terdapat kewajiban, wewenang, dan tugas dari DKPP-KM.

Ketiga, Paslon dari partai PIP secara jelas telah melanggar regulasi dikarenakan tidak memenuhinya syarat dari salah satu peserta PEMIRA yakni partai PIP dengan tidak hadirnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa tentang kesanggupannya hadir di Yogyakarta selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 2020. Tercantum dalam UU Keluarga Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2020 pasal 9 mengenai persyaratan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang berbunyi, "Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UMY sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis". Namun pihak BAWASLU mengharuskan adanya pelaporan sesuai standar, padahal pelanggaran tersebut sudah jelas dan nyata diketahui KPU-KM dan BAWASLU. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pihak KPU-KM dan BAWASLU belum memahami apa yang harus dilakukan.

Wahyu, selaku perwakilan PKM yang ditemui pada Sabtu (31/10) menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan dengan kurangnya komunikasi pihak KPU-KM baik kepada Partai Politik ataupun perangkatnya. Seringkali KPU-KM membuat keputusan sepihak tanpa memberikan informasi kepada Partai Politik kalaupun ada biasanya bersifat mendadak.

Selain itu Wahyu mewakili PKM menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja KPU-KM dan perangkatnya. PEMIRA tahun ini dirasa tidak ada persiapan. Dia mengatakan pula bahwa KPU-KM menyetujui bahwa pihaknya belum siap. Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa PEMIRA digelar padahal belum siap, apakah ada dorongan dari pihak lain?

Kemudian pada Senin (02/11) pihak KPU-KM mengeluarkan surat keputusan yang berisi mengenai perubahan jadwal rangkaian agenda PEMIRA diundur kembali. Tak hanya KPU-KM, BAWASLU juga mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Mahasiswa nomor 003/BAWASLU/X/2020 tentang adanya temuan pelanggaran administratif batal demi hukum karena tidak ada bukti yang kuat.

Reporter: Dimas Adi N.

Penulis: Sa'idatuz Zakiyah

 

 


Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar