Pilkada 2020 : Demokrasi dan Kesehatan Publik Diadu


                                                       Sumber ilustrasi: SindoNews

Nuansa Online -  Berdasarkan Perpu No 02 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi memiliki kedudukan hukum yang kuat. Isu terkait penundaan Pilkada nyatanya hanya sebuah angin belaka akibat dari dibentuknya Perpu tersebut. Pemerintah sendiri telah menetapkan tanggal 9 Desember sebagai hari libur nasional di mana Pilkada dilaksanakan.

Dilihat dari banyaknya kasus harian di Indonesia, bahkan untuk sehari saja bisa mencapai 8.369 kasus berdasarkan pada data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (3/12/2020), dan tercatat kasus baru sekitar 5.803 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, secara akumulatif sudah ada 563.680 orang yang terinfeksi COVID-19 saat ini dengan total dunia sudah mencapai 16 juta, lebih baik itu jumlah orang yang dinyatakan sembuh maupun kasus kematian akibat COVID-19.

Masyarakat Abai COVID-19

Pelaksanaan Pilkada 2020 tentu menjadi perhatian bagi berbagai kalangan termasuk pihak medis, di mana Pilkada sendiri sangat diperlukan dan genting untuk situasi saat ini dalam konteks politik dan administrasi negara, di lain sisi pengumpulan massa dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama (baik itu terkait kampanye, proses pemilihan, proses penghitungan) memiliki risiko kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh yaitu beresiko sebagai kluster.

Untuk saat ini kluster rumah tangga juga perlu dicermati. Resiko penularan di ruang terbuka lebih kecil dibandingkan dengan ruang tertutup. Namun, bukan berarti protokol kesehatan dapat diabaikan. Belum lagi sebelum Pilkada pun pelonjakan kasus di Indonesia sudah begitu tinggi. Bahkan untuk daerah Yogyakarta terkhusus daerah Sleman sudah menginjak zona merah dengan total kasus 3143 dengan kasus positif aktif secara keseluruhan di Yogyakarta ada 2027 orang. Hal ini berdasarkan hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota & RS Rujukan COVID-19 DIY (7/12/2020).

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Mitigasi COVID-19 UMY yaitu Dr. Agus Widiyatmoko, Sp.PD, M.Sc. pada (8/12/2020) “Saat ini tidak ada Pilkada saja, kasus meningkat tajam. Masyarakat abai terhadap resiko infeksi sementara tenaga kesehatan sudah mulai pada titik kulminasi lelah untuk berperang. Lha, tanpa pilkada saja nggak ada yang peduli saling menjaga kesehatan antar warga. Sepertinya ada ataupun tidak Pilkada kasus akan tetap melaju”

Jaminan Kesehatan Pilkada di Tengah Peningkatan Kasus

Dengan semakin banyaknya kasus ODP (Orang Dalam Pantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) di Indonesia, jika peraturan tersebut tidak benar-benar diterapkan tentu akan menimbulkan efek yang sangat merugikan baik itu dari kalangan nakes (Tenaga Kesehatan) maupun masyarakat itu sendiri. “Pengetatan protokol merupakan hal utama, tapi realita di lapangan pasti berbeda.

Jika (nantinya) muncul kluster baru, RS rujukan COVID-19  tidak akan mampu menampung walau saat ini semua RS rujukan sudah menambah bed  tapi kenyataan di lapangan sangat susah mencari ruang isolasi untuk COVID-19” kata Dr. Alfun Dhiya AN, Sp.OG., M.Kes salah satu dosen FKIK UMY bidang Obsgine.

Kemudian, isu formalitas KPU nyatanya kian merembak di kalangan masyarakat terkait dengan peraturan pengetatan protokol kesehatan. Dalam setiap rapat yang didakan terkait Pemilu, tenaga kesehatan kerap tidak dilibatkan, termasuk pada Komisi II untuk wilayah DIY. Seperti yang dikatakan oleh Dr Farindira Vesti Rahmasari, MSc, “Sebaiknya pemerintah terutama KPU menjadikan negara lain yang menyelenggarakan Pemilu di tengah pandemi sebagai perbandingan. Berbagai Peraturan yang ditetapkan negara-negara tersebut bisa dicontoh Indonesia saat Pilkada digelar”.

Protokol kesehatan yang lalai serta minimnya fasilitas kesehatan seharusnya menjadi titik acuan atau alasan sebelum dilaksanakannya Pilkada serentak. Kerawanan dari timbulnya kluster baru tidak bisa semata-mata disalahkan pada satu pihak. Tetapi dari pengusulan dimulainya Pilkada ini yang masih menimbulkan pertanyaan. Apakah jaminan tersebut bisa dilimpahkan atau tidak.

Untuk saat ini memang vaksin yang paling utama adalah dengan 3M yaitu (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Hal tersebut merupakan vaksin yang mudah didapatkan oleh siapa saja. Berbagai macam alasan terkait politisasi Pemilu memang menimbulkan tekanan tersendiri bagi kalangan tenaga kesehatan. Namun, apabila penerapan protokol yang ketat dan konsisten serta pemberian sanksi bagi yang melanggar ditekankan maka hal tersebut sudah bisa sedikit mengurangi beban dari pihak tenaga kesehatan. 

Reporter: Anggita & Ira Wijayanti

Editor: Wulan

 

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar