Dianggap Berpotensi Negatif di Kalangan Ormas, Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras


Sumber: Dokumen Nuansa

Nuansa Online- Setelah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Produksi dan Distribusi Minuman Keras yang ditujukan dalam rangka menumbuhkan ekonomi kawasan, Jokowi akhirnya cabut aturan tersebut pada Selasa (02/03). Pencabutan Perpres dilatari seusai tuai pro dan kontra di kalangan masyakarat. Termasuk beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi masyarakat lainnya.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara pada Sabtu (27/02), Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengatur soal penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing. Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Di dalam Perpres tersebut juga diatur mengenai penanaman modal di bidang usaha minuman beralkohol pada lampiran III. Dalam lampiran III berisikan tentang pembukaan penanaman modal usaha di bidang minuman beralkohol yang dapat dilakukan pada Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Akibat diterbitkannya Perpres Nomor 10/2021 khususnya pada lampiran III tentang pembukaan penanaman modal di bidang minuman beralkohol, timbul pernyataan sikap dari berbagai organisasi keagamaan melalui konferensi pers. Baik dari PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI.

Dalam menanggapi hal ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap tentang keberatan Muhammadiyah terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Hal ini berangkat dari  implikasi adanya Perpres tersebut berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti kesehatan, kerusakan akhlak, dan meningkatnya tindak kriminal.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan agama, pancasila, dan nilai luhur yang merusak moral bangsa,” ucap  Haedar Nashir dalam Konferensi Pers PP Muhammadiyah.

Pernyataan serupa juga datang dari Said Aqil Siroj,  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Konferensi Pers sikap PBNU soal investasi minuman keras atau miras (02/03). Pihaknya secara tegas menolak Perpres tentang investasi miras dikarenakan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sedangkan menurutnya, kebijakan pemimpin negara harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Usai tuai pro-kontra, Jokowi secara resmi umumkan pencabutan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 melalui tayangan di kanal Youtube milik Sekretariat Presiden pada Selasa siang (02/03). Menurutnya, keputusan tersebut dilatari oleh banyaknya masukan yang datang dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah.

Menurut Haedar Nashir, selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, pencabutan Perpres oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukan keterbukaan pemerintah atas masukan dan kritik masyarakat. Ia juga menambahkan, bahwa upaya ini dinilai menjadi langkah yang cukup tepat mengingat Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi serta memberi arti bahwa bangsa Indonesia masih berpijak pada landasan ideologi negara, yakni pancasila.


Reporter : Dhimas Adi Nugroho, Naila Salma

Editor : Saidatuz Zakiyah

 

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar