Perizinan Tambang Pasir Tak Selamanya Rukunkan Warga


 Lokasi penambangan pasir oleh PT. Citra Mataram Konstruksi dan PT. Surya Karya Setiabudi di kawasan Sungai Progo, Dusun Jomboran, Sleman. (Dokumen Pribadi)
 

Nuansa Online- Sepanjang Aliran Kali Progo sudah menjadi destinasi utama aktivitas tambang di Yogyakarta. Mulai dari wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, maupun Kulon Progo. Aktivitas tambang di sepanjang Kali Progo tidak jarang pula menuai polemik. Sampai saat ini, di Dusun Jomboran, Sendangagung, Minggir, Sleman, polemik masih berlangsung. Polemik datang dari sesama warga Jomboran terhadap pro dan kontra rencana penambangan pasir menggunakan alat berat oleh PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) dengan dalih normalisasi sungai.

Meski sebelumnya sudah terdapat pro-kontra aktivitas tambang pasir di Dusun Jomboran yang dilakukan secara manual, namun pro-kontra semakin mencuat setelah perusahaan mendapatkan perizinan dari pemerintah untuk melakukan aktivitas tambang pasir secara legal di Dusun Jomboran.

Pro :  Donatur Pembangunan Desa

Sebagian warga Dusun Jomboran mendukung rencana aktivitas tambang pasir di lokasi tersebut. Pihaknya mengklaim bahwa dengan adanya penambangan pasir oleh perusahaan akan membantu pembangunan desa.

Perusahaan akan memberikan kompensasi terhadap warga terdampak dalam bentuk kas untuk setiap RT di dusun Jomboran, dua sumur air untuk penampungan air warga, membangun infrastruktur dusun berupa jalan, makam, dan bersedia membantu apabila warga ingin membuat destinasi pariwisata,” jelas Windiartono, salah satu warga Jomboran yang mendukung rencana aktvitas tambang (24/02).

Selain itu, pihaknya juga mempersilahkan perusahaan melakukan aktivitas tambang pasir dengan alat berat karena perusahaan sudah mengantongi izin penambangan secara resmi di daerah tersebut.

“Perusahaan sudah mendapatkan legalitas dan sudah ada sosialisasi yang dilakukan kepada warga sekitar. Perusahaan sudah menjelaskan bagian sungai yang diambil pasirnya yaitu palung sungai dan tidak merugikan penambang manual karena masih tetap beroperasi. Sudah ada mediasi yang mempertemukan kita dan sudah dijelaskan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS SO) bahwa perusahaan ini legal melakukan penambangan, ungkap Yos selaku warga Jomboran pendukung aktivitas tambang.

Kontra : Kritisi Lingkungan

Kendati demikian, pandangan berbeda timbul dari sebagian warga Dusun Jomboran lainnya. Pernyataan pihak pro dibantah tidak semata-mata urusan bisnis melainkan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan ekosistem. Karena, aktivitas tambang pasir dengan skala besar ini dirasa bersinggungan langsung dengan harkat banyak orang dan lingkungan di masa depan.

Sapoy, salah satu warga pinggiran Kali Progo yang juga merupakan anggota Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), menyampaikan dengan tegas bahwa penambangan yang dilakukan oleh perusahaan akan merusak lingkungan. Pasalnya, penambangan dengan alat berat tidak hanya mengeruk palung sungai namun juga bantaran sungai. Fenomena tersebut memicu terjadinya pelebaran sungai dan pengikisan tebing. Akibatnya, ruang hidup warga sekitar sungai akan terancam rusak.

Selain itu, pengerukan sungai secara terus-menerus juga dapat mengakibatkan kelangkaan air. Hal tersebut dikarenakan titik air akan semakin dalam. Padahal, masih banyak warga yang mengandalkan sumur tradisional dan bukan air dari Perusahaan Air Minum (PAM).

Ketika sungai tersebut dikeruk, maka akan terjadi kelangkaan air di pemukiman sekitar sungai, karena warganya banyak yang mengandalkan mata air dari sumur,”  terang Sapoy ketika ditemui di kediamannya pada Rabu (24/03).

Terlebih, menurut pihaknya, warga secara mandiri bisa berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sungai dan membantu meningkatkan ekonomi dengan tetap melestarikan sungai.

“Warga bisa andil dalam peningkatan manfaat sungai di Kali Progo. Seperti membangun sungai menjadi obyek wisata dan hiburan untuk lebih mengenalkan ke masyarakat luas bahwa Kali Progo masih dalam keadaan asri dan tidak tercemari apapun,” sambung Sapoy.

Meski perizinan tambang masih mengundang reaksi pro dan kontra di masyarakat, PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Surya Karya Setiabudi (KSK) akan tetap beroperasi hingga 2023 mendatang. Sementara warga Dusun Jomboran di pihak kontra, menyatakan akan terus melakukan penolakan rencana aktivitas penambangan pasir menggunakan alat berat.

Reporter : Faisal Ahmad, Novia Angger, Majid (Nuansa Magang), Mutia (Nuansa Magang)

Editor : Naila Salma

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar